Dua tahun Jokowi-JK

 

Tidak terasa, sudah dua tahun Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Sejak dilantik pada bulan Oktober 2014, mereka memimpin negeri ini dengan membawa visi yang terangkum dalam Nawacita atau sembilan agenda prioritas. Nawacita merupakan butir-butir pokok yang menjadi pedoman pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia, termasuk visi pembangunan ekonomi yang tersurat dalam butir ketujuh Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Di tengah ekonomi Indonesia yang terus melambat sejak 2010, Jokowi-JK harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan visinya. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi fiskal, perombakan struktur anggaran belanja dan pendapatan telah dirombak untuk berfokus pada sektor produktif. Di sisi non-fiskal, tidak kurang dari tiga belas paket kebijakan telah dikeluarkan sejak September 2015 yang pada intinya bertujuan medorong daya saing usaha dan daya beli masyarakat.

Pada APBN pertamanya (APBN-P 2015), Jokowi-JK melakukan relokasi anggaran dengan memangkas pos yang kurang produktif seperti subsidi energi dan perjalanan dinas dan mengalihkannya kepada sektor produktif yang dapat menggerakkan perekonomian dalam jangka Panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah juga menambah alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa. Jika membandingkan rata-rata belanja tahun 2011-2014 dan 2015-2016, peningkatan anggaran infrastruktur melesat 103,5%, kesehatan 75.4% dan pendidikan 28.3%. Lebih lanjut, alokasi dana transfer telah meningkat 34% dalam dua tahun terakhir.

Untuk menopang peningkatan belanja negara dengan tetap mencapai visi kemadirian, pemerintah menetapkan penerimaan pajak yang melesat tinggi. Pada APBN-P 2015, target penerimaan perpajakan meningkat 19.5% dari APBN-P 2014. Sayangnya, berbagai faktor menyebabkan realisasi penerimaan tak sesuai harapan. Meski pada 2015 penerimaan pajak menembus Rp 1000 triliun untuk pertama kalinya, angka tersebut tak cukup untuk mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak yang hanya sebesar 83% dari target membuat pemerintah terpaksa berutang Rp 329,4 triliun atau 48% lebih tinggi dari yang ditargetkan APBNP-2015. Meski demikian, di tahun anggarannya yang kedua (2016), Jokowi-JK kembali meningkatkan target penerimaan pajak sebesar 4.7% dari target APBN-P 2015.

Pada kurun 2015-2016, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di sektor perpajakan untuk mencapai target penerimaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertemakan “tahun pembinaan wajib pajak”, pada 2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reinventing policy atau penghapusan sanksi serta insentif untuk revaluasi aktiva tetap. Di tahun 2016, pemerintah kembali melakukan terobosan dengan menelurkan Amnesti Pajak. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong repatriasi aset dari di luar negeri untuk membangun Indonesia, meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka Panjang, dan membantu menggenjot penerimaan pajak. Di sisi lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan kenaikan PTKP untuk mendorong daya beli dan mengeluarkan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas untuk Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendorong sektor strategis ekonomi domestik.

Di tengah tekanan seperti melemahnya harga minyak dan komoditas serta melambatnya perekonomian dunia, pencapaian Nawacita terus menghadapi tantangan. Penerimaan pajak hingga september 2016 baru sekitar 60% saja. Pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,79% masih meleset dari target yang dipatok 5.7%. Selain itu, implementasi dari paket kebijakan juga belum sepenuhnya dirasakan efektif oleh stakeholder. Di sisi fiskal, pemerintah masih menghadapi realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, optimisme pencapaian Nawacita belum sepenuhnya surut. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2016 sebesar 5.18% merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan rincian 4,66% (2015) dan 4,96% (2014).  Pencapaian Amnesti Pajak hingga pertengahan bulan ini merupakan yang tertinggi di Dunia dengan tebusan Rp 97.5 triliun dan harta terungkap Rp 3.800 triliun. Lebih lanjut, pemerintah juga telah menyelesaikan deregulasi 200 dari 203 peraturan sebagai pelaksanaan dari tiga belas paket kebijakan.

Jika pemerintahan terus memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan upaya yang ada, bukan tidak mungkin target tax ratio sebesar 16% pada tahun 2019 bisa tercapai. Demi ekonomi yang maju dan mandiri.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s