Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Tax Compliance

Sebelumnya, izinkan saya memberikan batasan:
Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada; dalam konteks tulisan ini, berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak.

Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak; dalam konteks tulisan di bawah ini, berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada.

Perlu ditekankan bahwa, “penambahan objek” maksudnya bukanlah memajaki objek yang menurut aturan perpajakan adalah objek pajak, tapi karena satu atau lain hal (misalnya, lemahnya law enforcement atau voluntary compliance), objek tersebut belum dikenakan pajak.

Intensifikasi dan ekstensifikasi ini tentu berkaitan dengan penerimaan pajak; yang keduanya, umumnya, sama-sama ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk memenuhi target peningkatan penerimaan pajak, misalnya.

Kenapa ngomongin ini sih?

Ceritanya, beberapa waktu lalu muncul kabar tentang rencana pemerintah yang akan memajaki kepemilikan saham. Kebijakan itu tentu dikeluarkan bukan tanpa pertimbangan. Konon dasar pemikirannya adalah demi terciptanya keadilan beban pajak antara pemilik aset berupa properti (tanah dan bangunan) dengan pemilik aset berupa saham.  Selama ini, kepemilikan properti dikenai pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan kepemilikan saham tidak dikenakan pajak. (terus untuk aset lain gimana? intangibles, misalnya :p – tapi, bukan ini yang pengen dibahas.. hehe)

Well, tak akan ada pareto optimal dalam kebijakan publik, sudah barang tentu kebijakan ini (atau kebijakan sejenis ini) juga menimbulkan kontroversi. Contoh yang menurut saya paling dekat dengan pemajakan ini mungkin adalah net wealth tax (pajak atas total aset setelah dikurangi total kewajiban) yang telah diterapkan, contohnya di Perancis dan India. Di kedua negara tersebut, ba-bi-bu kontroversinya merentang dari masalah compliance seperti penilaian (valuation), pelaporan/pengungkapan (disclosure), hingga efek penolakan seperti pemindahan status subjek pajak dalam negeri ke yurisdiksi lain atau resident shifting. Belum lagi jika ditinjau dari iklim investasi kita, yang konon tak sampai 1% saja dari masyarakat kita yang “bermain saham”, pajak sebagai disintensif investasi dan efektivitas penambahan penerimaan pajak pun perlu dipertimbangkan.

Tapi, bukan pula kontroversi-kontroversi itu yang  mengusik saya #tsaah..

Jadi, apa masalahnya?

Justru yang cukup bikin gw penasaran adalah. Kenapa sih harus nambah objek pajak baru? Karena saya sendiri tidak setuju jika otoritas harus menambah objek pajak baru (saham), walaupun dengan alasan keadilan. Mengapa demikian? Itulah inti dari tulisan ini.

Dear readers, menurut saya, salah satu perbedaan antara intensifikasi dan ekstensifikasi adalah, intensifikasi mempengaruhi mereka yang tidak patuh, sedangkan ekstensifikasi berdampak sebaliknya, atau mempengaruhi mereka yang patuh.

Maksudnya? Izinkan saya mengilustrasikan:

Jika intensifikasi itu, misalkan, dilakukan dengan meningkatkan audit risk (risiko pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak). Maka :

Untuk A, wajib pajak patuh, dia tidak akan terpengaruh dengan meningkatnya risiko pemeriksaan pajak. Karena dia telah patuh atau memiliki tingkat compliance yang tinggi. Sehingga bagi A, tidak ada pengeluaran tambahan yang signifikan, baik untuk pajak yang tidak dia bayar (seandainya ada) ataupun sanksi berupa denda/bunga/kenaikan. Pun bagi pemerintah, tidak ada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dari A, karena A telah membayar apa yang seharusnya dia bayar.

Namun bagi B, seorang wajib pajak yang tak patuh, meningkatnya audit risk tentu akan sangat mempengaruhi dia karena dia beresiko tinggi terkena sanksi atas ketidakpatuhannya. Dengan asumsi peningkatan audit risk mencapai tujuannya (meningkatnya kepatuhan si B, atau B membayar apa yang seharusnya dia bayar, tapi belum dibayar), pendapatan pajak akan meningkat, baik dari utang pajak yang dibayar, plus sanksinya.

Jika ekstensifikasi itu, misalkan, dilakukan dengan menambah objek pajak (dalam hal ini, menambah pajak atas kepemilikan saham, setelah pajak atas kepemilikan properti)

Untuk A, seorang wajib pajak patuh, sudah tentu akan mematuhi peraturan pajak apapun yang diterapkan. Dengan kepatuhan yang tinggi, dia telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait pajak properti. Ketika kepemilikan saham dipajaki juga, tentu dia juga akan mematuhinya.
Jelas, beban pajak A akan meningkat karena penambahan objek pajak tersebut, pun dengan penerimaan negara.

Tapi, mari kita tinjau dampaknya bagi B, seorang wajib pajak yang tidak patuh. Baginya, peraturan pajak apapun yang diterapkan, dia akan berusaha menghindarinya (terlepas itu dilakukan dengan tax avoidance atau tax evasion). B sudah berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya dengan sedemikian rupa tidak patuh atas pajak properti. Pun ketika objek pajak ditambah dengan dipajakinya kepemilikan saham, tentu dia juga akan berusaha juga untuk menghindari pajak atas kepemilikan saham tersebut. |
Jelas, peningkatan beban pajak bagi B tidak akan setinggi A, pun dengan penerimaan negara, peningkatannya tidak akan sebanyak A.

Have u got my point?

Singkatnya, intensifikasi seakan menimpakan beban pertambahan target pajak kepada mereka yang tak patuh dengan mengeksploitasi ketidakpatuhannya, dan peningkatan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak yang tidak patuh (karena yang sudah patuh tidak akan terpengaruh dengan ini). Sedangkan ekstensifikasi seakan menimpakan beban pertambahan target pajak kepada mereka yang patuh dengan menambah jumlah beban pajaknya (karena yang tidak patuh tidak akan banyak terpengaruh dengan ini)

Lalu, kalo saya coba buat perhitungan…

Mari kita membuat lambang untuk mempermudah perhitungan.

Beban pajak, atau tax burden, dilambangkan dengan TB. Beban pajak yang dikeluarkan seorang wajib pajak ekuivalen dengan penerimaan pajak yang didapatkan pemerintah dari wajib pajak tersebut.Beban pajak tergantung dari tarif pajak atau rate (r), dasar pengenaan pajak atau base (b), dan tingkat ketaatan.

Tingkat ketaatan pajak, misalkan C. Nilai C adalah antara 0 hingga 1, dengan 1 berarti  patuh sempurna  dan 0 berarti tidak patuh sempurna. Disini saya membedakan kepatuhan dengan kepatuhan karena law enforcement (Cl) dan kepatuhan secara sukarela atau voluntary compliance (Cv).

Jika dibuat rumus, maka:

TB=r.b.C , dimana C=Cl+Cv. Sehingga:

TB=r.b.(Ct+Cv)

Kondisi :

Anggaplah sebuah yurisdiksi hanya memiliki dua wajib pajak dengan tingkat ketaatan sukarela yang jauh berbeda. Yurisdiksi tersebut juga hanya memiliki satu jenis pajak, yaitu pajak properti saja.

A adalah seorang wajib pajak yang kepatuhan sukarela nya tinggi, katakanlah Cv A = 0,9 – hampir patuh sempurna (minus human error,misalnya). Dimana B adalah seorang wajib pajak yang kepatuhan sukarela nya rendah, katakanlah Cv B = 0,1 – hampir tidak patuh sempurna (nol plus formalitas administrasi saja, misalnya).

Intensifikasi:

Seperti yang telah dijelaskan di bagian cerita, intensifikasi diasumsikan dilakukan dengan meningkatkan koefisien law enforcement. Misalnya, koefisien tersebut bertambah dari 0,1 menjadi 0,4. Maka besarnya pertambahan beban pajak A adalah beban pajak setelah intensifikasi (TB2) dikurangi beban pajak sebelum intensifikasi (TB1).

TB1=r.b.( Cl+CvA)
TB1A =r.b.(0,1+0,9)
TB1A =r.b

TB2=r.b.( ΔCl+CvA)
TB2A =r.b.(0,4+0,9) (karena C tidak bisa >1, kepatuhan akhir A adalah 1)
TB2A =r.b.(1) —– ΔTBA =r.b

Maka, pertambahan beban pajak bagi A adalah

ΔTBA=TB2A-TB1A

ΔTBA=r.b-r.b = 0, alias tidak terpengaruh.

Sedangkan bagi B, perhitungannya adalah :
Sebelum intensifikasi:

TB1=r.b.( Cl+CvB)
TB1B =r.b.(0,1+0,1)
TB1A =r.b.0,2

Setelah intensifikasi:

TB2=r.b.( Cl+CvA)
TB2A =r.b.(0,4+0,1) (karena C tidak bisa >1, kepatuhan akhir A adalah 1)
TB2A =r.b.0,5

Maka, pertambahan beban pajak bagi B adalah

ΔTBB=TB2B-TB1B

ΔTBB=r.b.0,5 – r.b.0,1 = r.b.0,4 alias terpengaruh.

Dimana semakin besar tarif dan DPP nya, pengaruh tersebut akan membawa perbedaan beban pajak yang semakin besar antara A dan B.

Ekstensifikasi:

Ekstensifikasi diasumsikan dilakukan dengan bertambahnya beban pajak baru. Misalkan pajak saham dengan tarif bs dan dasar pengenaan ds. Maka besarnya beban pajak A setelah ekstensifikasi (TB2) adalah beban pajak properti (TBP) ditambah beban pajak saham (TBS).

TBPA =r.b.(Cl+CvA)
TBPA=r.b.(0,1+0,9)
TBPA =r.b

TBSA=rs.b­s.(Cl+CvA)
TBSA= rs. b­s.(0,1+0,9)
TBSA = rs. b­s

Singkatnya beban pajak bagi A akan bertambah sebesar rs.bs (alias, berapapun tarif dan dpp pajak saham, dia akan bayar sebesar itu)

Sedangkan bagi B,

TBPB =r.b.(Cl+CvB)
TBPB=r.b.(0,1+0,1)
TBPB =r.b.0,2

TBSB=rs.b­s.(Cl+CvB)
TBSB= rs. b­s.(0,1+0,1)
TBSB = rs. b­s.0,2

Singkatnya beban pajak bagi A akan bertambah sebesar rs.bs.0,2(alias, berapapun tarif dan dpp pajak saham,pertambahan beban pajak dia hanya 0,2 nya saja). Bandingkan dengan  potensi pertambahan beban pajak A!

Kesimpulan :

Jadi yang dapat saya simpulkan, dengan segala konteks dalam tulisan ini, adalah~

Jika terdapat disparitas compliance voluntary  tinggi, janganlah dulu melakukan ekstensifikasi, ada baiknya tinjau dulu kemungkinan dilakukannya intensifikasi guna menyeragamkan koefisien kepatuhan nya (dalam contoh diatas, dengan meningkatkan koefisien kepatuhan atau C, misalnya dengan cara melakukan law enforcement) . Dengan tujuan agar tidak terjadi disparitas penambahan beban  pajak yang tinggi pula (dibuktikan dengan perhitungan).

Hal ini pada akhirnya membuat tujuan mencapat “keadilan beban pajak” justru tidak mencapai targetnya. Karena mereka yang patuh akan terbebani lebih banyak daripada mereka yang tidak patuh.

Perlu dipertimbangkan pula kemungkinan mereka yang tadinya patuh justru akan menjadi tidak patuh akibat dari ketidakseimbangan tersebut.

Namun, walau bagaimanapun, yang terbaik (dan tersulit) adalah intensifikasi dengan meningkatkan voluntary compliance nya J . Karena enforcement dilakukan layaknya mencambuk dan didasarkan rasa takut, sedangkan voluntary dilakukan dengan menjaga kontrak psikologis WP-Pemerintah dan didasarkan rasa saling percaya.

— dalam tulisan ini, banyak hal yang diabaikan, sehingga sangat mungkin terdapat banyak kekurangan untuk dilengkapi.

CMIIW ya, masukan sangat saya harapkan.

assalamualaikum WR WB😀

YFA 24.02:01.46

4 thoughts on “Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Tax Compliance

  1. mau tanya dong, saya kan lg mau susun bwt skripsi. saya kesulitan bwt cari jrnal asing ttg pokok bahasan diatas. ada pencerahan mungkin bwt saya. makasih atas bantuan sebelumnya.

  2. Boleh lebih spesifik?

    JIka yang dimaksud kepatuhan, tulisan2 dari “James Alm” atau “Jorge Martinez-Vasques” bisa dijajal🙂

  3. Pemikiran yang baik pak, memang lebih baik pemerintah mengoptimalkan yang sudah ada terlebih dahulu daripada menambah hal yang baru.

    Boleh tanya pak, seperti kita ketahui akan ada rencana pemisahan fungsi AR di KPP menjadi fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan/konsultasi.

    Apa jurnal yang bagus mengenai masing2 pengaruh kedua fungsi tersebut dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan?

    Terima kasih, wassalam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s